Rencana Jokowi untuk Orang Rimba Terganjal Izin Menteri

METROBUTENEWS.COM – Jambi.  Saat Presiden Joko Widodo mengunjungi kelompok Orang Rimba di Jambi pada pertengahan 2015 lalu, tercetus rencana pembangunan kawasan terpadu bagi Orang Rimba. Rencana tersebut kini tersandung masalah izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (MenLHK).

"Itu (kawasan terpadu) sesuai instruksi Presiden saat berkunjung ke sini. Kita akan bangun, tapi bangunan itu ada di taman nasional. Ini ada kendala izin, Insya Allah pekan ini saya akan menghadap Menhut," ujar Bupati Sarolangun, Cek Endra, di Sarolangun, Senin, 9 Mei 2016.

Kawasan terpadu itu rencananya akan dibangun di lereng Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang berlokasi di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Di kawasan tersebut bakal didirikan berbagai sarana mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian dan tempat berkumpul komunitas Orang Rimba.

Demi mewujudkan instruksi Presiden Jokowi itu, Pemkab Sarolangun telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk membuka kawasan terpadu khusus Orang Rimba. Selain itu, Pemkab Sarolangun juga membentuk unit pelaksana teknis (UPT) khusus yang melayani Orang Rimba.

"Untuk kawasan terpadu itu, kami juga menyiapkan tenaga khusus, mulai dari tenaga kesehatan hingga penyuluh pertanian," kata Cek Endra.

                                                   

Kawasan Bukit Suban di lereng TNBD dinilai sangat strategis sebagai lokasi pemberdayaan Orang Rimba melalui pembangunan kawasan terpadu. TNBD merupakan lokasi dengan populasi Orang Rimba tertinggi di Provinsi Jambi yakni mencapai 2.000 jiwa.

Sisanya, sekitar 2.500 jiwa lainnya, menyebar di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan sepanjang jalur lintas Sumatera.

Pemerintah Biayai Sertifikasi 550Ribu Guru

METROBUTENEWS.COM – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membiayai seluruh proses sertifikasi untuk 555.467 guru. Guru yang akan dibiayai sertifikasinya tersebut merupakan guru dalam jabatan (guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005), dan guru yang diangkat dalam kurun waktu 31 Desember 2005 s.d 31 Desember 2015. Sertifikasi guru tersebut akan dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang dibagi menjadi empat gelombang, sehingga pada tahun 2019 mereka semua ditargetkan sudah tersertifikasi.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, kebijakan tersebut diambil pada Senin lalu (11/4/2016) dan sudah disepakati Rabu kemarin (13/4/2016) dengan forum rektor perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Jakarta.

“Jumlahnya kan banyak, ada 555.467 orang. Tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun. Maka dengan forum rektor disepakati untuk dibagi menjadi empat batch (gelombang), yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019,” ujar pria yang akrab disapa Pranata itu, kemarin (13/4/2016), di Jakarta. Diperkirakan, setiap tahunnya (satu gelombang), akan ada sekitar 140-ribu guru yang mengikuti PLPG.

Terkait Pakta Integritas yang mencantumkan bahwa calon peserta sertifikasi guru untuk jalur SG-PPG (Sertifikasi Guru-Pendidikan Profesi Guru) harus membiayai sendiri, Pranata mengatakan hal tersebut akan direvisi sambil menunggu Surat Edaran dari Dirjen GTK Kemendikbud. SG-PPG dengan pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi guru baru, yakni mereka yang mulai menjadi guru pada tahun 2016.

“Kami akan koordinasi dengan dinas pendidikan di seluruh Indonesia dan seluruh lembaga penyelenggara sertifikasi guru, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Prinsip dasarnya, untuk guru yang sudah diangkat sampai tahun 2015, pemerintah akan biayai proses sertifikasinya,” tutur Pranata. Pendaftaran calon peserta PLPG juga akan diperpanjang hingga Mei 2016.

Pranata juga menegaskan, pembebasan biaya sertifikasi guru oleh pemerintah tersebut tetap harus memerhatikan kualitas guru. Setelah mengikuti PLPG, para guru harus lulus Ujian Tulis Nasional (UTN) dengan nilai minimal 80 (dari 100). Jika dinyatakan tidak lulus UTN karena nilainya tidak mencapai 80, guru tersebut tidak bisa mengikuti PLPG untuk kedua kalinya karena PLPG hanya bisa diikuti satu kali. Namun ia tetap bisa mengikuti UTN lagi.

Kewajiban bagi guru untuk memiliki sertifikat pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD).  UU tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional minimum harus sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kini Buruh Baru Kerja 1 Bulan Dapat THR

METROBUTENEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Aturan ini diundangkan mulai 8 Maret 2016.

Aturan ini secara resmi menggantikan Permenaker Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Dengan adanya aturan ini, pekerja dengan masa kerja satu bulan berhak mendapatkan THR.

"Dalam peraturan baru, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan kini berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Hanif mengatakan sebelumnya dalam Permenaker 4/1994 dinyatakan pembagian THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga bulan. Namun berdasarkan Permenaker Nomor 6/2016, pekerja yang baru bekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak mendapatkan THR.

Menurut peraturan yang lama, ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan tersebut adalah bagi pekerja dan buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Selain itu, disebutkan pula setiap pekerja dan buruh yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus atau lebih maka berhak mendapatkan THR secara proporsional.

"Dalam peraturan yang baru, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja dan buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Hal itu berlaku bagi pekerja yang memilki hubungan kerja, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (PKWT)," ia menjelaskan.

Hanif mengungkapkan THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja dan buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Atau dapat ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB).

"Pembayaran THR bagi pekerja dan buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," kata dia.

Dana Renovasi Besar, Kenapa Sentul Cuma Dijatah Setahun Gelar MotoGP ?

METROBUTENEWS.COM - Sirkuit Sentul membutuhkan dana besar untuk melakukan renovasi menjelang jadi tuan rumah MotoGP 2017. Dengan modal besar yang bakal dikeluarkan, kenapa mereka cuma dijatah semusim saja ?

Saat ini sebenarnya belum dipastikan sirkuit mana yang akan dipakai sebagai tuan rumah MotoGP 2017. Kementrian Pemuda dan Olahraga sudah memberi indikasi kuat kalau Sentul yang akan dipilih.

Pemerintah memang tidak punya pilihan lain karena Sentul menjadi satu-satunya sirkuit internasional yang kini dipunya, meski harus melakukan banyak perbaikan sebelum layak menggelar lagi MotoGP.

Namun masalah baru kemudian muncul karena pemerintah mengatakan Sentul hanya akan dapat jatah jadi tuan rumah setahun saja. Pihak pengelola sirkuit jelas keberatan, karena dana besar yang akan mereka keluarkan untuk renovasi tidak sebanding dengan proyeksi pendapatan jika menggelar MotoGP satu tahun saja.

Beberapa waktu lalu pengelola sirkuit sudah mengirim surat pada Kemenpora terkait keberatannya itu. Mereka berharap bisa menggelar MotoGP mulai 2017 sampai 2019.

Menanggapi itu, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan ada beberapa pertimbangan pihaknya hanya memberikan satu musim saja ke Sentul. Gatot menyebut pihak Kemenpora mencoba memicu daerah lain untuk juga membangun sirkuit berskala internasional. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sirkuit yang lebih luas dan punya fasilitas lengkap.

"Namanya mau gelar MotoGP harusnya sirkuitnya jangan satu saja. Seperti di Spanyol coba lihat ada berapa banyak sirkuit yang menjadi pilihan. Pertimbangan lainnya adalah kami mencari sirkuit yang lebih komprehensif dibandingkan Sentul. Artinya sirkuit yang lebih lengkap dan luas," kata Gatot di Kantor Kemenpora, Kamis (24/3/2016).

Dijelaskan Gatot, Sentul bisa saja kembali menjadi pilihan di musim berikutnya. Namun aspek pendukung, misalnya akses jalan, juga harus diperbaiki. Gatot menyebut hingga kini pihak Sentul belum menyanggupi pembiayaan untuk renovasi juga pembangunan di bagian luar sirkuit.

"Sentul bisa saja, tapi kan yang kami lihat bukan satu aspek saja, tetapi ada aspek lain seperti akses luar sirkuit seperti apa," ungkapnya.

Kondisinya akan berbeda jika Sentul, misalnya, menyanggupi untuk membiayai pembangunan semua (dalam dan luar sirkuit). "Tapi kalau tiba-tiba seperti pembangunan flyover menjadi tanggung jawabnya APBN, ya kan tidak mungkin. Kami akan melanggar kalau bantu," kata dia.

"Sejak rapat di Kementerian PMK, 29 Januari lalu, sudah dijelaskan bahwa pemerintah itu tidak akan mengeluarkan apapun untuk seluruh event MotoGP yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Pemerintah hanya sanggup mempertimbangkan untuk mengeluarkan biaya komitmen fee. Itupun bukan posting anggaran kemenpora tapi pariwisata,” Gatot menjelaskan.

Tanggapi Kasus Bupati Ogan Ilir, Kepala Daerah Dukung Tes Narkoba

METROBUTENEWS.COM - Tertangkapnya Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi (AWN) terkait kasus narkoba mengundang komentar sejumlah kepala daerah. Wali Kota Pontianak Sutarmidji, misalnya, menyebutkan kasus itu sebagai hal yang memprihatinkan.

"Mau jadi apa negara ini kalau kepala daerahnya sudah terindikasi pengguna narkoba ? Apa yang bisa dipikirkannya untuk daerah itu, bahkan mungkin bisa membawa kesengsaraan bagi masyarakat yang dipimpinnya," ujar Sutarmidji dalam siaran pers, Kamis, 17 Maret 2016.

Sebagai kepala daerah, ia sangat mendukung tes urine setiap calon kepala daerah diperketat. Bahkan bila perlu, kata dia, tidak hanya sebatas tes urine, tetapi lebih diperluas melalui tes darah hingga tes rambut.

"Sebab kalau rambut, jika yang bersangkutan mengkonsumsi, enam bulan sebelumnya masih bisa terdeteksi," ucap Midji, sapaan akrab Wali Kota Pontianak.

Midji berpendapat pemeriksaan uji kesehatan calon kepala daerah sebaiknya dilaksanakan tim yang melibatkan lebih banyak elemen. Dengan begitu, hasil tes kesehatan calon kepala daerah betul-betul bersih dari narkoba.

"Calon kepala daerah, yang paling pertama itu harus bersih, steril, dan bebas dari bahan-bahan zat adiktif yang masuk kategori narkoba," kata Midji.

Tanggapan Zumi Zola

Maraknya penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan pemerintahan menjadi perhatian khusus Gubernur Jambi Zumi Zola. Ia akan meminta Badan Narkotika (BNN) untuk mengecek urine seluruh PNS dan kepala daerah di Provinsi Jambi.

Menanggapi bahaya narkoba yang sudah menyeret seorang kepala daerah, gubernur termuda di Indonesia itu menyatakan akan segera berkoordinasi dengan BNN. Ia tidak ingin Provinsi Jambi tercoreng akibat pegawai maupun pejabatnya terjerat narkoba.

"Saya beserta seluruh jajaran di Pemprov Jambi juga akan ikut tes urine nantinya. Termasuk di kabupaten/kota dan kepala daerahnya," ujar Zumi Zola di Jambi.

Menurut dia, sebagai kepala daerah harus bisa memberikan contoh konkret kepada seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat. Ia tidak ingin sekedar mengajak dan mengimbau, tapi memberi contoh langsung.

"Saya nanti yang pertama tes urine," ujar Zola.

Ia lebih lanjut mengatakan sebenarnya seluruh kepala daerah sudah tahu dan mengerti akan bahaya narkoba. Termasuk saat mengikuti uji atau tes kesehatan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Sebelum mencalonkan diri saya juga dites kesehatan termasuk narkoba. Kalau positif pasti tidak lolos," tandas Zumi Zola.

Profil Santoso, Pimpinan Kelompok Teroris yang Diburu Satgas Tinombala

METROBUTENEWS.COM - Aparat gabungan Polri dan TNI yang tergabung dalam Satgas Operasi Tinombala terus memburu teroris Santoso dan kelompoknya. Sebelum menjadi pimpinan kelompok teroris, Santoso diketahui pernah berprofesi sebagai pedagang pecah belah.

"Santoso ini sebenarnya bukan siapa-siapa, dia dulunya ini penjual apa, banyak pekerjaan yang sudah dia lakukan. Dan dia pernah kena tindak pidana tahun 2008," kata Kepala Satgas Operasi Tinombala Kombes Leo Bona Lubis saat dihubungi awak media.

"Dia jual-jual barang pecah belah dan pekerjaan-pekerjaan lain" sambungnya.

Meski begitu, lanjut Leo, Santoso membawa paham atau ideologi sehingga menjadi pimpinan teroris yang bersembunyi di wilayah pegunungan di Poso, Sulawesi Tengah.

"Nggak tahu bagaimana prosesnya, dia berkembang dan menjadi sekarang ini. Dia dari bukan siapa-siapa, karena membawa paham atau ideologi itu sehingga menjadi sekarang," ujarnya.

Kini, Santoso dan kelompoknya sudah digiring keluar jauh dari wilayah awalnya. Karena itu, Santoso dan kelompoknya itu kelaparan.

"Santoso dibilang kelaparan iya, tapi itu karena memang mereka sudah kita giring keluar dari wilayahnya yang selama ini mereka kuasai bertahun-tahun," kata Leo.

"Sudah kita giring dengan taktis dan teknis yang sudah kita lakukan,mereka sudah keluar (dari lokasi awal)," sambungnya.

PWI Akan Sejahterakan Anggota Lewat Koperasi

METROBUTENEWS.COM – Mataram. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seluruh provinsi di Indonesia akan mendirikan koperasi PWI. Pembentukan koperasi ini sejalan dengan program reformasi total koperasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Komitmen pengurus PWI itu didukung penuh oleh Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Hal itu ditegaskan Anak Agung saat hadir pada Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI, di Hotel Lombok Raya, Mataran, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/2).

Anak Agung mengungkapkan, saat ini di Indonesia tercatat sekitar 62 ribu koperasi tidak aktif. Melihat kondisi itu, pemerintah Indonesia akan melakukan peningkatan kualitas (mutu) koperasi, bukan kuantitas.

Anak Agung mengakui akhir-akhir ini banyak minimarket modern bermunculan di kota-kota hingga ke daerah pedesaan. Hal itu membuat banyak pedagang kecil "mati". Kepala daerah dihimbau agar tidak mudah menerbitkan izin untuk swalayan-swalayan bermodal kuat.

Ketua Umum PWI, H. Margiono, menyambut baik dukungan pemerintah terhadap rencana PWI mendirikan koperasi di seluruh Indonesia. Dia bahkan minta pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2017 seluruh PWI se-Indonesia sudah mendirikan koperasinya.

Untuk mendukung kemajuan koperasi PWI, pengurus PWI Pusat telah membentuk koperasi induknya. PWI Pusat juga akan berkoordinasi dengan Bulog, menjajaki kemungkinan koperasi PWI menjadi distributor sembilan bahan pokok (sembako) di daerah.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Jambi, H. Mursyid Sonsang, menyatakan sangat mendukung rencana pembentukan koperasi PWI. Malahan PWI Jambi sudah membicarakan rencana ini sejak jauh-jauh hari.

Menyikapi rencana tersebut, seusai acara HPN 2016 di NTB Mursyid akan langsung merapatkannya dengan para pengurus PWI Jambi. Mursyid ingin dalam waktu dekat koperasi PWI Jambi sudah berdiri. (team)

Alumni Lemhanas Komitmen Atasi Kerusakan Lingkungan

METROBUTENEWS.COM – Jakarta Ikatan Alumni Lemhanas  Program Pendidikan Reguler Angkatan (IKAL PPRA) XLV menentang perusakan lingkungan dan meminta kepada semua pihak untuk menjaga kelestariannya.

IKAL XLV juga menyadari bahwa lingkungan hidup memiliki timbal balik dan saling memengaruhi. Maka itu, pihaknya menentang adanya perusakan lingkungan seperti, perambahan alam dan suaka margasatwa, perburuan liar, penghancuran terumbu karang serta pembuangan sampah dan limbah sembarangan. 

"Kami keluarga besar Ikatan Alumni Lemhanas Angkatan XLV menyadari lingkungan hidup memiliki arti penting bagi kehidupan manusia dan menyadari bahwa dampak negatif dari sebagian aktivitas manusia yang tak bertanggung jawab akan merusak lingkungan," ujar Ketua IKAL PPRA - XLV, Mayjen TNI Nugroho Widyotomo dalam acara Deklarasi Cinta Lingkungan, di Driving Golf, Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (6/2/2016).   

Dalam deklarasinya, IKAL XLV menyatakan komitmen untuk menjaga lingkungan dan menghormati setiap putusan hukum dan kebijakan pemimpin negeri ini.

"Kami juga menyadari bahwa kami adalah bagian dari masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan," jelasnya.

Menurutnya, lingkungan hidup merupakan titipan dari generasi ke generasi yang paling berharga, karenanya harus dijaga kelestariannya. "Ini merupakan kewajiban bagi kita untuk selalu memelihara lingkungan dan sesuai dengan program pemerintah yakni menjadikan Indonesia hijau," tandasnya.

Pihaknya berharap, program penghijauan ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja, tapi seluruh kementerian, lembaga dan instansi terkait untuk bergerak bersama. "Ini tanggung jawab kita semua dan butuh memerlukan keseriusan dan aksi nyata bukan sekadar ceremony saja," ucapnya.

Dukung Wisata Danau Toba, Air Terjun Sigura-gura Perlu Dihidupkan Lagi

METROBUTENEWS.COM  - Anggota Komisi III DPR RI Marthin Hutabarat menilai Pemerintah mulai terlihat serius untuk menjadikan parawisata sebagai salah satu lokomotif pembangunan nasional. Belakangan, itu terbukti dengan hendak mengembalikan lagi kawasan Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut), sebagai destinasi pariwisata.

Namun, menurut Marthin itu tidaklah cukup. Kata Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 itu, Danau Toba yang indah memang tidak ada tandingannya di Asia. Bahkan bisa disandingkan dengan keindahan danau di negara-negara lain di dunia.

Namun kalau hanya menjual Danau Toba saja, meskipun ditampilkan dengan sejarah meletusnya gunung berapi dan munculnya danau itu ratusan ribu tahun lalu, tetap saja itu tidak menambah lamanya wisatawan berkunjung di Sumut. "Daya tarik wisatawan yang kuat adalah apabila kita menampilkan kembali pesona air terjun Sigura-gura," jelas Marthin, Jumat (5/2).

Menurut Marthin, air terjun Sigura-gura sudah sangat tersohor namanya sebagai obyek wisata unggulan. Sayang akhirnya ditutup karena airnya digunakan untuk PLTA Asahan 2.

"Saya kira untuk mendukung kesuksesan parawisata Danau Toba, air terjun Sigura- gura perlu kita hidupkan lagi. Caranya bisa dengan membagi air yang mengalir dari Danau Toba ke Sungai Asahan, sehingga ada yang ke PLTA, dan ada yang disalurkan untuk menghidupkan kembali wisata air terjun," jelasnya.

Dengan konsep demikian, Marthin menilai air terjunnya mungkin tidak sebesar dulu lagi. Tapi tetap masih bisa dibuat indah dan bahkan bisa ditata lebih indah dari yang dulu, sehingga semakin menarik.

"Kalau Danau Toba disandingkan dengan air terjun Sigura-gura sebagai ikon parawisata di Sumatera Utara, saya yakin wisatawan mancanegara dan nusantara akan berduyun-duyun datang kemari," tandasnya.

Aturan ASN Dua Tahun tak Boleh Diganti Hanya untuk Eselon I dan II

METROBUTENEWS.com - Aturan yang memuat pejabat daerah yang dilantik tidak boleh diganti dalam dua tahun, ternyata hanya berlaku untuk pejabat setingkat Eselon I dan II saja. Sementara, untuk pejabat eselon III dan IV tetap bisa diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   

 
Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pasal 116 ayat (1) disebutkan, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi atau yang setara dengan eselon II dan I selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan pejabat tersebut.

Kemudian juga tertuang, pengecualiannya, yakni pejabat eselon II dan I itu bisa diganti ketika melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Dalam ayat (2) juga disebutkan, pejabat eselon II dan I hanya bisa diganti sebelum dua tahun atas persetujuan Presiden.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Fauzi Syam, saat dikonfirmasi terkait masalah ini tidak membantahnya. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai aturan itu. “Kalau aturannya, ya berkaca dari Undang-Undang ASN,” ujarnya singkat.

Masalah ini sebelumnya sempat menjadi perbincangan hangat dikalangan PNS Provinsi Jambi. Pasalnya, aturan itu disebutkan Penjabat Gubernur Jambi, Irman, ketika me-reshuffle 60 pejabat Pemprov Jambi 8 Januari lalu.

Saat itu Irman mengatakan, seluruh pejabat yang telah dilantik tersebut tidak boleh diganti lagi selama dua tahun, sesuai aturan ASN. Terang saja, hal ini menuai banyak reaksi.

Soal Pungutan BBM, Menkeu Tunggu Proposal ESDM

Metrobutenews.com, Jakarta - Bentuk pengelolaan dana ketahanan bahan bakar minyak (BBM) dari Premium dan Solar masih menjadi tanda tanya sejumlah pihak.

Pengelola celengan BBM tersebut belum juga ditentukan pemerintah khususnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meskipun jadwal penurunan harga BBM berlaku mulai 5 Januari 2016.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro usai Rapat Koordinasi Pangan mengaku belum menerima proposal mekanisme pengelolaan dana ketahanan energi dari Kementerian ESDM.

"Kita belum terima proposal dari ESDM. Kita lihat bentuknya apa dulu (pengelolaan), dicari yang terbaik berdasarkan kebutuhannya," ujar Bambang di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Baca Juga

Menurutnya, bentuk pengelolaan dana ketahanan energi bisa melalui pendirian Badan Layanan Umum (BLU), masuk di pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau opsi lainnya. Sementara untuk alternatif lain, pemerintah belum memikirkannya.

"Ya tunggu dulu. Proposalnya belum lihat barangnya, masih ngawang-ngawang nih," jelas Bambang.

Seperti diwartakan sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, dana tabungan energi tersebut akan dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. "Tidak pungli-lah, karena pemerintah mengambil sejumlah uang untuk dana ketahanan di sektor energi ini," tegasnya.

Pemerintah, katanya, sedang merumuskan mekanisme pemungutan dana ketahanan energi, payung hukum pelaksanaan hingga bentuk pertanggungjawabannya yang akan dilaporkan secara periodik dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyatakan akan memungut dana ketahanan energi sebesar Rp 200, sedangkan untuk solar dipungut Rp 300.

"Sedang kita rumuskan, karena kita sadar betul tentang masalah itu, di mana akan ditaruh uangnya dan bagaimana penggunaannya termasuk payung hukum implementasi pungutan. Yang penting akuntabilitasnya," jelas Sofyan.

Dijelaskan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu, ada dua opsi penyimpanan dana ketahanan energi yang masih dipikirkan pemerintah, antara lain masuk dalam rekening pemerintah atau mendirikan BLU.

"(Dana) bisa ditaruh dalam bentuk akun atau mendirikan BLU. Kita akan lakukan segera, tapi yang jelas semua bisa mengetahui berapa banyak bensin yang terjual dikalikan berapa rupiah pungutan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan secara jelas," terang Sofyan.  

Perihal payung hukumnya, diakui Sofyan, pemerintah akan segera menerbitkan aturan mengenai pungutan dana ketahanan energi sebelum penurunan harga jual eceran BBM berlaku di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seluruh Indonesia.

"Kan berlaku BBM turun mulai 5 Januari 2016, sebelum itu harus sudah ada karena kita harus tunduk pada sistem yang teratur dan terukur," pungkasnya. (Fik/Ndw)

Polsek Sinak Papua Diserang, 7 Senjata Api Hilang

Metrobutenews.com, Jayapura - Penyerangan yang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, menewaskan 3 anggota polisi di sana. Selain itu 7 pucuk senjata api juga hilang dalam penyerangan tersebut.

"Memang benar penyerangan yang terjadi Minggu malam sekitar pukul 20.45 WIT itu menyebabkan tiga anggota meninggal dan dua luka-luka serta 7pucuk senpi hilang," kata Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, seperti dikutip dari Antara, Senin (28/12/2015) pagi.

Tujuh pucuk yang diambil kelompok penyerang, yakni jenis Ak 47 dan SS 1 masing masing 2 pucuk, serta jenis senjata api laras panjang atau moser 3 pucuk, beserta amunisi 1 peti.

Baca Juga

Dia mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, polsek yang saat itu dijaga lima dari 8 polisi diserang kelompok tak dikenal dari belakang kantor polisi tersebut.

Mereka yang tewas adalah Briptu Ridho, Bripda Arman, dan Bripda Ilham. Sementara yang mengalami luka tembak adalah Briptu Suma dan Bripda Rian.

Jenazah dan para korban luka dalam penyerangan tersebut saat ini masih berada di Koramil Sinak yang berjarak sekitar 150-an meter dari mapolsek. (*)

Pesawat Kapolda Papua Ditembak Saat Menuju Polsek Sinak

Metrobutenews.com, Jayapura - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw langsung berangkat begitu mendengar kabar penyerangan di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak.

"Saat ini saya sedang menuju Sinak, untuk melihat langsung situasinya," kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw seperti dikutip dari Antara, Senin pagi (28/12/2015).

Namun di tengah perjalanan, pesawat twin otter milik Trigana yang membawa rombongan Kapolda diserang. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.15 WIT.

Baca Juga

Kapolres Jayawijaya AKBP Semmy membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan, pesawat Trigana itu saat ini dalam perjalanan kembali ke Wamena.

Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua diserang kelompok tak dikenal pada Minggu 27 Desember 2015 malam. Akibat penyerangan ini 3 polisi tewas. Sementara 2 anggotanya yang lain mengalami luka tembak akibat serangan kelompok itu.


Selain melakukan penyerangan, kelompok tersebut juga mengambil tujuh pucuk senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi. (*)

Natal Bersama, Pak Menteri Tampan Ajak Istri yang Cantik

METROBUTENEWS.COM, KUPANG--Selama ini, tak banyak yang tahu sosok istri Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Pasalnya, di beberapa acara, Thomas jarang mengajak istrinya.

Kini, di perayaan Natal Bersama Nasional di Kupang, pria yang akrab disapa Tom itu memperkenalkan sang istri Franciska Wihardja. Ciska, sapaan sang istri, membantu Tom yang menjadi ketua panitia perayaan Natal Bersama Nasional.

"Saya dan Ciska menjalankan tugas ini dengan penuh kebahagiaan. Kami bertemu warga NTT yang baik hati dan ramah," kata Tom dalam sambutannya di rumah jabatan Gubernur NTT, Kupang, Senin (28/12).

Ciska hanya tersenyum melihat suaminya yang memberi sambutan saat itu. Wanita keturunan Tionghoa itu tampak cantik dengan baju bodo khas Sulawesi berwarna merah dengan bawahan kain tenun NTT corak warna warni.

Anak pengusaha tempat tidur merek terkenal itu juga memboyong dua anaknya, Thalia dan Maxwell yang juga memakai baju warna senada.

Ciska dan Tom juga sangat ramah. Keduanya, tak henti melayani umat yang meminta foto bersama. Termasuk berkeliling mendatangi warga untuk memberikan ucapan selamat Natal. (flo/jpnn)