METROBUTENEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
bersama Dinas Perkebunan Provinsi Jambi melakukan koordinasi dan supervisi ,
Jum'at (15/4) pagi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi,
Fahrori Umar, Ditjen Pajak, Ditjen Perkebunan, para Bupati se-Provinsi Jambi,
Dinas Perkebunan, Dinas Kemenkeu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Agraria dan
Dinas Tata Ruang.
Bertempat di Hotel Aston, pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini dalam rangka mengalakkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP - SDA) Indonesia, sektor perkebunan di Provinsi Jambi.
Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk membahas penataan perizinan kelapa sawit, pendataan dan pembuatan database kepemilikan kepala sawit dan optimalisasi penerimaan negara.
Gamal Nasir, Ditjen Perkebunan dalam sambutannya meyampaikan sekarang ini standar nasional minyak sawit sudah diatur oleh negara luar, sudah ada 60 perusahaan yang menandatangani Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) .
"Ispo jelas merugikan petani kita, sebagai negara
berdaulat kita mempunyai hak mensejahterakan rakyat," kata Gamal Nasir.
"Banyak petani sawit dan anggota DPR komisi IV yang menolak Ispo," tambahnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar menyampaikan, Provinsi Jambi merupakan salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. "Bisa dikatakan Industri kelapa sawit merupakan primadona sektor perkebunan," kata Fachrori.
"Mudah-mudahan tujuan dari pertemuan ini bisa berjalan baik dan mendapat hasil yang memuaskan, saya hingga petani Indonesia khususnya Jambi bisa sejahtera," jelasnya.
Posting Komentar